2577

Pengarang

Detail

2011

Penerbit

Detail

286001

Unique Visitors

DETAIL KATALOG

Judul
ARTIKEL ILMIAH : PERSPEKTIF YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
Edisi
Genap 2012
No. Panggil
ISBN/ISSN
Pengarang
0
Klasifikasi
Hukum
Judul Seri
GMD
Text
Bahasa
Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit
2012
Tempat Terbit
) AS `publisher_name`,ifnull(`l`.`place_name`,_utf8
Deskripsi Fisik
Abstrak
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kita menjamin hak setiap warganya atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Remisi merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana merubah diri selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Munculnya pro kontra mengenai pemberian remisi terhadap narapidana korupsi terjadi karena munculnya kebijakan moratorium remisi bagi narapidana korupsi dan teroris, bagi pihak yang pro menganggap remisi merupakan hak narapidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, sedangkan bagi pihak yang kontra menganggap pemberian remisi terhadap narapidana korupsi menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui ; 1) Bagaimanakah perspektif yuridis tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, 2) Bagaimanakah prosedur pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu mengolah data dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan dalam bentuk skripsi kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yaitu: pertama perspektif yuridis tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi adalah remisi merupakan hak semua narapidana, termasuk narapidana korupsi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kedua, prosedur pemberian remisi terhadap narapidana korupsi adalah remisi diusulkan oleh Kalapas kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kakanwil Departemen Hukum dan HAM, kemudian Kakanwil Departemen Hukum dan HAM meneruskan usulan remisi tersebut kepada Dirjen Pemasyarakatan, setelah mendapat pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan usulan remisi tersebut ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kata Kunci : Remisi, Moratorium, Narapidana, Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan.
Detil Spesifik
Ketersediaan
Gambar Sampul
Photo