2577

Pengarang

Detail

2011

Penerbit

Detail

287011

Unique Visitors

DETAIL KATALOG

Judul
ARTIKEL ILMIAH : PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG SEBAGAI PENEGAK PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Edisi
Genap 2012
No. Panggil
ISBN/ISSN
Pengarang
0
Klasifikasi
Hukum
Judul Seri
GMD
Text
Bahasa
Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit
2012
Tempat Terbit
) AS `publisher_name`,ifnull(`l`.`place_name`,_utf8
Deskripsi Fisik
Abstrak
Dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting terutama membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai penegak Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Padang?, Apa kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam melakukan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang? Serta bagaimana upaya Satpol PP Kota Padang mengatasi kendala dalam melakukan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta observasi (wawancara) dengan informan. Data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil, pertama, Satpol PP Kota Padang memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Padang, di mana selama 3 (tiga) tahun terakhir sudah cukup efektif. Kedua, kendala Satpol PP Kota Padang dalam melakukan penertiban meliputi banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibacking oleh aparat hukum, PKL sudah berjualan selama 10 tahun bahkan lebih, kurangnya sosialisasi dan pemahaman bagi PKL selama ini, belum pernah memberikan suatu jaminan yang pasti ketika para PKL digusur, belum optimalnya koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol. PP di lapangan dalam penegakan Perda seringkali dihadapkan pada suatu kondisi dilematis, belum optimalnya pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum pada tingkat Kota Padang, masih rendahnya komitmen dalam penegakan peraturan dan pemberlakuan sanksi secara tegas, belum optimalnya pelaksanaan penegakan Perda, lemahnya tingkat koordinasi dengan institusi Kepolisian, masih terbatasnya anggaran operasional, belum ada keterpaduan dalam menentukan target operasi serta belum terbentuknya jalur koordinasi yang baik dalam melakukan penegakan Perda antar PPNS di Dinas/Instansi lain dengan PPNS Satpol PP Kota Padang. Ketiga, upaya untuk mengatasi kendala peningkatan koordinasi institusi, peningkatan SDM personil Satpol PP, strategi dan arah kebijakan serta pengawasan dan pembinaan
Detil Spesifik
Ketersediaan
Gambar Sampul
Photo