2577

Pengarang

Detail

2011

Penerbit

Detail

285488

Unique Visitors

DETAIL KATALOG

Judul
ARTIKEL ILMIAH : PERANAN RETRIBUSI KEBERSIHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG
Edisi
Genap 2012
No. Panggil
ISBN/ISSN
Pengarang
0
Klasifikasi
Hukum
Judul Seri
GMD
Text
Bahasa
Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit
2012
Tempat Terbit
) AS `publisher_name`,ifnull(`l`.`place_name`,_utf8
Deskripsi Fisik
Abstrak
Retribusi kebersihan adalah salah satu dari bagian retribusi daerah. Retribusi kebersihan mempunyai potensi yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan Daerah Kota Padang No.5 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan adalah sebagai dasar pelaksanaan diadakannya pungutan-pungutan mengenai kebersihan demi memperlancar penyelenggaraan kebersihan dan besarnya tarif dibedakan atas jenis usaha, tempat usaha, daerah tempat tinggal dan jenis buangan itu sendiri. Retribusi kebersihan dipungut atas setiap pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung, dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara dan studi dokumentasi. Data yang didapat dari lapangan ditabulasikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisa dan dijelaskan secara terperinci. Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari lapangan dapat dibuat kesimpulan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang adalah salah satu pelaksana dalam bidang retribusi kebersihan yang didukung dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007 tentang Retribusi Kebersihan. Potensi pelayanan persampahan di Kota Padang cukup besar, akan tetapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum bisa melihat potensi yang ada atau telah melihat, hal terjadi akibat sarana dan prasarana belum mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal di bidang kebersihan, serta target dan realisasi retribusi kebersihan belum begitu mengalami peningkatan sesuai yang diharapkan. Untuk itu upaya yang paling penting yang harus dilakukan adalah Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang harus bersosialisasi dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta kesadaran dari masyarakat bahwa untuk mendapatkan hidup yang sehat dan lingkungan yang bersih dibutuhkan biaya.
Detil Spesifik
Ketersediaan
Gambar Sampul
Photo