2577

Pengarang

Detail

2011

Penerbit

Detail

284962

Unique Visitors

DETAIL KATALOG

Judul
ARTIKEL ILMIAH : PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEGIATAN USAHA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG
Edisi
Genap 2012
No. Panggil
ISBN/ISSN
Pengarang
0
Klasifikasi
Hukum
Judul Seri
GMD
Text
Bahasa
Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit
2012
Tempat Terbit
) AS `publisher_name`,ifnull(`l`.`place_name`,_utf8
Deskripsi Fisik
Abstrak
Konsumen dapat dikatakan berada pada posisi yang lemah karena kurangnya pengetahuan dan pada satu sisi membutuhkan pemenuhan kebutuhan atas barang atau pendanaan yang pada akhirnya dapat saja menimbulkan persengketaan usaha karena salah satu pihak terutama konsumen merasa dirugikan, di mana persengketaan tersebut harus diselesaikan salah satu alternatifnya melalui BPSK. Setelah berlakunya undang-undang ini, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanan dari undang-undang tersebut, ternyata dalam penegakan hukumnya terjadi ketimbangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika masuknya peran lembaga peradilan dan memeriksa perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat dengan BPSK) yang banyak mengalami kendala-kendala. Pada dasarnya pembentukan lembaga BPSK adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha/produsen yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaanya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Berkaitan dengan itu, jika dihubungkan dengan penyelesaian sengketa konsumen tersebut, pada umumnya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non litigasi) seperti; konsiliasi, mediasi, negoisasi dan arbitrase. Hal di atas berarti, bahwa BPSK bukanlah pengadilan, namun keberadaanya bukanlah sekedar adanya pengakuan atas hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian, tetapi keberadaanya yang lebih penting adalah disamping melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku yang terkadang tidak seimbang dan mengabaikan hak-hak konsumen dan adanya penawaran barang yang dimungkinkan merugikan, namun sebaliknya keberadaan BPSK sebagai lembaga untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui BPSK merupakan pilihan yang tepat bagi para pelaku usaha dan konsumen yang menginginkan penyelesaian sengketa dengan cepat, mudah dan biaya yang ringan. Sebagai perbandingan, penelitian dilakukan pada kelembagaan BPSK Kota Padang dalam usahanya menyelesaikan sengketa usaha yang ditangani oleh BPSK tersebut. Kata Kunci : Penyelesaian sengketa usaha melalui BPSK
Detil Spesifik
Ketersediaan
Gambar Sampul
Photo