2577

Pengarang

Detail

2011

Penerbit

Detail

66193

Unique Visitors

DETAIL KATALOG

Judul
ARTIKEL ILMIAH : PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
Edisi
Genap 2012
No. Panggil
ISBN/ISSN
Pengarang
0
Klasifikasi
Hukum
Judul Seri
GMD
Text
Bahasa
Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit
2012
Tempat Terbit
) AS `publisher_name`,ifnull(`l`.`place_name`,_utf8
Deskripsi Fisik
Abstrak
Perubahan sistem pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintah daerah kearah yang lebih demokratis. Akan tetapi perubahan sistem pemerintahan daerah tersebut mengakibatkan pergeseran kedudukan seperti polisi pamong praja selaku aparat yang membantu kepala daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta menegakan peraturan daerah, sehingga mempengaruhi pola hubungan kerja dan koordinasi antara polisi pamong praja dengan aparat penegak hukum lain. Dalam penulis ini mengkaji kedudukan dan fungsi polisi pamong praja dalam menegakan peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kota Padang. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan di Kota Padang? 2) Hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah? 3) Upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja menegakkan peraturan daerah Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris dengan melakukan pengolahan lebih jelas mengenai permasalah yang diteliti. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kedudukan polisi pamong praja sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah kota Padang Nomor 5 Tahun 2001, maka kedudukan polisi pamong praja selain sebagai perangkat daerah juga sebagai staf penunjang Walikota yang membantu tugasnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta menegakan peraturan daerah, keputusan Walikota dan produk hukum daerah lainnya. Untuk mewujudkan dan mencegah tumpang tindih dalam melaksanakan tugas antara polisi pamong praja dengan aparat penegak hukum daerah lainnya, Pemerintah kota Padang menerapkan 3 bentuk koordinasi yaitu vertikal, horizontal dan diagonal. Hambatan polisi pamong praja dalam menegakan peraturan daerah ditentukan oleh faktor hukumnya, faktor aparat, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat. Untuk mengatasinya polisi pamong praja mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, mengintensifkan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat.
Detil Spesifik
Ketersediaan
Gambar Sampul
Photo