2577

Pengarang

Detail

2011

Penerbit

Detail

288345

Unique Visitors

DETAIL KATALOG

Judul
ARTIKEL ILMIAH : PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ADAT DI KOTA PADANG
Edisi
Genap 2012
No. Panggil
ISBN/ISSN
Pengarang
0
Klasifikasi
Hukum
Judul Seri
GMD
Text
Bahasa
Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit
2012
Tempat Terbit
) AS `publisher_name`,ifnull(`l`.`place_name`,_utf8
Deskripsi Fisik
Abstrak
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Agar terlaksananya pendaftaran tanah tersebut, pemerintah melalui Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menetapkan bahwa : Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Badan Pertanahan merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Di Padang diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Padang sebagai salah satu ini vertikal yang secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Badan Pertanahan. Rumusan permasalahan yang dikemukakan (1) bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di Kota Padang dan (2) apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di Kota Padang dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Dalam rangka menjawab rumusan permasalah digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen disamping data primer melalui wawancara. Setelah semua data dikumpulkan, lalu diolah dengan melakukan pengeditan dan tabulating, kemudian dianalisis secara kualitatif Dari pengolahan dan analisis data diperoleh jawaban sekaligus kesimpulan penulisan ini, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat di Kota Padang dengan mengajukan permohonan untuk penegasan/ pengakuan hak milik adat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang secara tertulis, dengan melampirkan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh pemohon, diketahui oleh MKW, Kepala Desa/ Lurah, Ketua KAN dan batas sepadan letak tanah yang bersangkutan dan mengisi blanko permohonan pengukuran. Penelitian berkas oleh Seksi Hak atas tanah Kantor Pertanahan Kota Padang. Apabila berkasnya belum lengkap, berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, yang bersangkutan diberi Surat Perintah Setor (SPS). Berdasarkan tanda bukti setor tersebut akan dikeluarkan Surat Tugas untuk pengukuran ke lapangan/lokasi letak tanah yang pelaksanaan disaksikan oleh para batas sepadan. Dari hasil pengukuran, dibuatkan Peta Bidang Tanah oleh Sub Seksi Pengukuran. Peta Bidang tanah dan berkas permohonan diserahkan kepada Panitia A untuk diteliti dan diperiksa kelapangan tentang kebenaran data, subjek dan objek tanah yang dimohonkan. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Panitia A. Setelah semuanya dilewati dan tidak ada kekurangan, selanjutnya melaksanakan pengumuman selama 2 (dua) bulan di Kantor Pertanahan, Kantor Camat dan Kantor Desa/Lurah yang bersangkutan. Setelah lewat masa pengumuman, tidak ada gugatan maka diterbitkan Surat Pengakuan/Penegasan Haknya oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah; bagi yang ada gugatan selama masa pengumuman tsb, para pihak akan dipanggil untuk penjelasan dan penyelesaiannya. Jika tidak ada keberatan, dapat diterbitkan sertipikatnya oleh Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kota Padang. Kendalanya, timbul sanggahan/ keberatan atas pengumuman yang dibuat oleh Kantor Pertanahan, terhadap tanah hak milik adat yang dimohon dan pihak yang merasa punya hak/ punya kepentingan atas tanah milik adat/ ulayat dan pemohon pendaftaran tanah milik adat/ ulayat kesulitan melengkapi persyaratan yang disyaratkan. Upaya yang dilakukan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau pemohon dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat hukum adat tentang Pertanahan serta kegunaan sertipikat tanah adat/ulayat.
Detil Spesifik
Ketersediaan
Gambar Sampul
Photo