2577

Pengarang

Detail

2011

Penerbit

Detail

285790

Unique Visitors

DETAIL KATALOG

Judul
Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dikaitkan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Yulianus Iwan Purwanto, . 0610005600154
Edisi
Genap 2013
No. Panggil
ISBN/ISSN
Pengarang
0
Klasifikasi
Judul Seri
GMD
Text
Bahasa
Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit
0
Tempat Terbit
) AS `publisher_name`,ifnull(`l`.`place_name`,_utf8
Deskripsi Fisik
Abstrak
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, bersifat menyeragamkan sistem pemerintahan terendah yang ada di Wilayah Sumatera Barat. Mentawai sebagai salah satu Kabupaten yang ada di wilayah sumatera Barat masih menggunakan Sitem Pemerintahan terendah Desa, nuansa substansi PERDA tersebut tidak bisa menyesuaikan kondisi masyarakat Mentawai. Mentawai mempunyai sistem pemerintahan sendiri, yaitu : Laggai. Selama ini baik pemerintah maupun masyarakat Mentawai telah melakukan seminar-seminar untuk merumuskan draf PERDA tentang pemerintahan terendah di Mentawai. Dari Persoalan inilah penulis bermaksud melakukan penelitian guna mengkaji permasalahan tersebut. Dari latar belakang tersebut diatas penulis mendapatkan rumusan masalah Bagaimana Implentasi Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan nagari di Kabupaten Mentawai, Kedudukan Desa di Mentawai dan apa Strategi dalam penyikapi system pemerinthan terendah serta kendala-kendalanya. Penulis memakai metode yuridis sosiologis yaitu Penelitian dengan melihat aturan-aturan yang berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan, yang dibutuhkan data penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Dalam skripsi ini dapat menyimpulkan Kedudukan Desa di Mentawai tetap sebagai pemerintahan terendah karena Nagari tidak dapat menyesuaikan kondisi masyarakat Mentawai yang kemudian diimplementasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Strategi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menyikapi sistem pemerintahan terendah yaitu Melakukan komunikasi/koordinasi dengan pihak Propinsi dan instansi yang terkait, melakukan sosialisasi di masyarakat, dan mendengarkan aspirasi masyarakat, Melakukan Pelatihan-pelatihan bagi pemerintahan desa, Membentuk PANSUS dari DPRD Mentawai untuk merumuskan pemerintahan terendah di Mentawai. Dalam hal ini kendala yang dihadapi oleh pihak eksekutif dan legislatif adalah Masyarakat Mentawai yang heterogen, Jadi ada kesulitan untuk menyatukan persepsi memakai sistem pemerintahan terendah di Mentawai. Eksekutif belum merasa siap dan masih ingin mempertahankan pemerintahan terendah, yaitu desa. Serta Wilayah Mentawai yang tidak strategis.
Detil Spesifik
Ketersediaan
Gambar Sampul
Photo