2577

Pengarang

Detail

2011

Penerbit

Detail

284928

Unique Visitors

DETAIL KATALOG

Judul
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat) Oleh: SUHARDI NPM : 0810005600013
Edisi
Genap 2013
No. Panggil
ISBN/ISSN
Pengarang
0
Klasifikasi
Judul Seri
GMD
Text
Bahasa
Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit
0
Tempat Terbit
) AS `publisher_name`,ifnull(`l`.`place_name`,_utf8
Deskripsi Fisik
Abstrak
Illegal logging adalah rangkaian kegiatan bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan. Untuk penyidikan tindak pidana bidang kehutanan (illegal logging) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipi Dinas Kehutanan Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging, serta upaya mengatasi kendala yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang kehutanan secara umum yaitu, melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik polri, memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri,setelah penyidikan selesai dilaksanakan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri,dalam hal penyidik pegawai negeri sipil kehutanan menghentikan penyidikan maka memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya melalui penyidik polri. Kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara umum adalah jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran. Upaya untuk mengatasi kendala adalah mengusulkan ke kementrian kehutanan agar menambah jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melengkapi sarana dan prasarana, serta mengajukan anggaran biaya penyidikan ke kementrian kehutanan.
Detil Spesifik
Ketersediaan
Gambar Sampul
Photo